Dikritik DPR Tentang Pengangkatannya Menjadi Letkol Tituler, Deddy Corbuzier: Tak Akan Ambil Gaji

JAKARTA, KILLIANDONOHUE.com – Pemberian jenjang letnan kolonel (letkol) tituler Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buat presenter Deddy Corbuzier memangkas kontroversi.

Kritik tidak hanya terlihat dari rakyat, tetapi juga golongan Parlemen. Ramai-ramai badan DPR mengiakan terkesima atas prosedur departemen Pertahanan (Kemenhan) itu.

Sementara, Kemenhan dan para pembesar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama jaga. Keduanya bersitegang memberitahukan apabila pemberian nama itu telah pas.

 

DPR Terperanjat

Beberapa badan DPR terbuat tersentak atas penyematan nama letkol tituler Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Deddy Corbuzier. bos Komisi I DPR Meutya Hafid misalnya, mengatakan apabila tidak ada komunikasi dari Kemenhan ataupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke timnya terpaut ini.

“Ya aku juga terperanjat, jujur terperanjat. akibat belum dikomunikasikan ke Komisi I DPR,” sabda Meutya di kantor DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Politisi Partai Golkar itu berkata, pada prinsipnya, jenjang letkol tituler Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa saja dikasihkan ke golongan nontentara. tetapi, orang banyak berkuasa meraih penjabaran biar tidak berlangsung polemik.

Personel Komisi I DPR grup Partai Demokrat Rizki Natakusumah tidak bertekuk lutut terperanjat. Dengan pemberian jenjang ini, baginya, ada patutnya ke depan Deddy mengkaji kedudukan sebagai aku negeri.

Rizki menganjurkan Deddy biar melatih diri hidup seperti opsir menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada lazimnya. Misalnya, membuntuti baris-berbaris, apel, sampai tidur di mes prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Dengan seperti itu, ia hendak kian mengkaji kedudukannya sebagai aku negeri yang sebetulnya,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris grup Partai asosiasi (PPP) Achmad Baidowi mengiakan terkesima. laki-laki yang bersahabat disapa Awiek itu memasalahkan hasil Deddy.

“Maka dari itu aku bilang, apa prestasinya Deddy di mata Kemenhan? Apabila dipandang ia berprestasi di sosmed merepresentasikan melaporkan hal-hal yang bagus ya mudah-mudahan seperti itu,” sabda Awiek.

 

Dibela  Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Terikat ini, pakar ujaran Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntidak, mengatakan, penyematan jenjang letnan kolonel tituler ke Deddy Corbuzier bukan tanpa penyebab. Deddy ditaksir memiliki kemahiran spesial yang masa ini diinginkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“DC (Deddy Corbuzier) dikasihkan kepangkatan itu dengan evaluasi kemahiran spesial yang diinginkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah, kapasitas komunikasi di sosial perantara,” sabda Dahnil, Minggu (11/12/2022).

Bagi Dahnil, dengan kemampuannya, Deddy mampu menolong Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengedarkan pesan-pesan kebangsaan. Prestasi Deddy juga didapati mampu menumbuhkan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tulang beragangan melindungi pertahanan Indonesia.

Penyebab  yang ada, lanjut Dahnil, Deddy ialah diplomat bagian rancangan (komcad) semenjak medio Oktober 2021. Julukan ini hendak senantiasa menyatu ke diri Deddy sepanjang ia bekerja sebagai letkol tituler.

Mengenai komcad ialah program rela maupun tidak patut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengurusan pangkal energi Nasional buat Pertahanan negeri (PSDN).

Dahnil meneruskan, pemberian jenjang letkol tituler ke Deddy merujuk pada Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Administrasi Prajurit. Kemudian juga merujuk pada Perketentuan komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Perpang) Nomor 40 Tahun 2018 mengenai transformasi Kedua atas Peraturan komendur serdadu Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 mengenai Kepangkatan Prajurit serdadu Nasional Indonesia.

Bagi Dahnil, pemberian jenjang itu telah lewat persetujuan komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika tangguh dan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Ia juga mengatakan, jenjang letkol tituler itu berkepribadian sementara. Seperti prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada lazimnya, sepanjang bekerja, Deddy hendak terikat dengan aturan tentara.

“Tercantum kehilangan hak seleksi sepanjang ia bekerja. Strata tituler itu dikasihkan berkepribadian sementara sepanjang yang bersinggungan melaksanakan tugasnya,” jelas ia.

Sementara, calon komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersaring, amirulbahar Yudo Margono, berkata, penyematan nama letkol tituler bisa dikasihkan ke golongan nonmiliter  buat perkembangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karenanya, bagi ia, pemberian nama ini ke Deddy Corbuzier sebaiknya tidak jadi kasus.

“Ada aturannya bisa tituler bila itu diinginkan profesionalismenya buat perkembangan Tentara Nasional Indonesia (TNI),” sabda Yudo di permukiman Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Yudo serta menguak, pemberian jenjang itu mulanya diusulkan oleh kepala pekerja angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Menhan Prabowo Subianto. Meskipun begitu, ia tidak menguak perinci kepala pekerja yang ditujukan.

Masa ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) ada 3 kepala pekerja angkatan, adalah Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala karyawan Angkatan atmosfer (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Yudo sendiri berlaku seperti Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL).

Sepadan seperti Dahnil, Yudo meyakinkan, usulan pemberian jenjang letkol tituler ke Deddy Corbuzier telah disetujui KSAD Dudung dan komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika tangguh.

“Itu kan telah disetujui dari KSAD kan, ada komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah, ya sudah, kan kewenangannya,” lafal ia.

 

Tidak Urgent

Di faktor lain, pengamat tentara dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berkata, pemberian jenjang letkol tituler ialah kewenangan komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia mengatakan, tak mesti persetujuan DPR buat memberikan jenjang ini ke golongan kebanyakan.

“Wewenang komendur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan benar tidak membutuhkan persetujuan DPR,” kata Fahmi, Rabu (14/12/2022).

Fahmi mengiakan seia sekata apabila Deddy Corbuzier cakap dalam mengatur ruang digital sebagai perlengkapan penjadian dan penggalangan pemikiran orang banyak.

Ia juga menunjang penguasa buat menyediakan program-program menyangkut pembinaan pemahaman jaga negeri yang bersifat kekinian dan visioner, lebih fresh, menarik, dan sensibel konkret.

Tetapi, bagi Fahmi, pemberian jenjang letkol tituler ke Deddy tidak urgen. Menurutnya, keterbatasan kemahiran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatur ruang digital tidak serta-merta mampu sebagai penyebab pemberian jenjang ini buat Deddy.

“Mewujudkan Deddy sebagai bagian dari bagian mendasar (meski berkepribadian sementara) lewat pemberian jenjang tituler jelas tidak ada urgensi,” ucap Fahmi.

Fahmi berpandangan muka, pemberian jenjang tituler itu inkonsisten dengan konstitusi yang mengurus apabila tiap-tiap penduduk negeri berkuasa dan patut ikut serta dalam ikhtiar jaga negeri yang memiliki arti inklusivitas dan mengemukakan kesukarelaan.

Sementara, tentara tidaklah satu-satunya senggatan buat dapat berperan serta dan berlaku dalam riwayat kebangsaan ataupun bela negeri.

Argumentasi Kemenhan atas pemberian jenjang tituler serta ditaksir mengerdilkan arti kesemestaan pada sistem pertahanan negeri sebagai halnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan negeri.

Pemberian jenjang itu juga didapati melupakan gairah UU Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengurusan pangkal energi Nasional buat Pertahanan negeri.

“Pelibatan dan pemberian Deddy mampu difasilitasi tanpa perlu sebagai bagian dari bagian mendasar serupa hal-hal yang diatur dalam UU itu. Antara lain lewat dedikasi serupa profesi, di mana penguasa ada peranan buat membinanya,” kata Fahmi.

Ia menanggung, pengelolaan pertahanan negeri tidak bertumpu pada daya tentara semata, melainkan juga pada daya nontentara.

“Kedudukan dan pemberian Deddy Corbuzier sebagai halnya penjabaran Kemenhan, tengah dimungkinkan buat terletak dalam ruang lingkup nonmiliter ,” ujarnya.

 

Jawaban Deddy Corbuzier

Artis Deddy Corbuzier buka suara pertanyaan kontroversi pemberian jenjang tentara Letkol Tituler pada dirinya. Deddy berkata, apabila dia tak hendak mengambil gaji dan sokongan seperti hak badan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Just info bakal yang bersoal, aku tidak hendak mengambil gaji maupun sokongan apa serta sebagai Tituler,” kata Deddy ditinjau dari akun Twitter resminya @Corbuzier pada Rabu (14/12/2022).

Deddy hendak mengembalikan gajinya sebagai Letkol Tituler pada negeri. Ia berucap, tengah banyak yang lebih menginginkan.

“Aku balikkan ke negeri, tengah banyak yang ada yang lebih menginginkan,” lafal si mentalist.

Artis Deddy Corbuzier menerima jenjang Letnan Kolonel Tituler dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Strata tentara tituler dikasihkan pada orang-orang bukan tentara  maupun militer-wajib yang memangku dinas tentara mampu dikasihkan jenjang tentara tituler.

Sesudah ada jenjang, Deddy hendak menerima beberapa hak seperti seperti badan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mulai dari gaji sampai sokongan-tunjangan.

Ketentuan pertanyaan gaji Deddy itu diatur dalam aturan urusan 9 Peraturan negeri Nomor 36 Tahun 1959 mengenai Pangkat-pangkat  prajurit spesial, Tituler, dan kebanggaan.

Poin 1 berisi “Pemberian jenjang militer tituler pada seorang tidak membawa dampak pemberian aklimatisasi gaji bagi peraturan gaji militer”

Sementara baris 2 berisi “pada mereka yang memperoleh jenjang militer tituler bersumber pada peraturan ini mampu dikasihkan tunjangan bayaran menurut ketentuan-ketentuan peraturan Menteri, hanya jikalau Peraturan negeri menentukan lain,” isi urusan itu.

Pada peraturan itu dalam urusan 5 baris (2) huruf b hal jenjang tituler memberitahukan apabila jenjang tituler yakni jenjang yang dikasihkan pada penduduk negeri yang seukur dengan dinas keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan 2. Sesudah yang bersinggungan tidak lagi memangku dinas keprajuritan, jenjang yang berkepribadian tituler itu serta dicabut.

Melainkan itu, Deddy juga diharuskan menggunakan sewarna sepanjang menerima jenjang tituler. Ketentuan pemanfaatan pakaian jabatan militer diatur dalam urusan 14 baris 1 dan 2.

“Seseorang yang ada pangkat militer tituler atas pemberian oleh maupun bersumber pada Undang-undang cukup menggunakan busana sewarna sepanjang melaksanakan tugas jabatannya yang sebagai dasar pemberian pangkat tituler itu,” isi baris 2.

UMP Jakarta Naik Jadi Hampir 5 Juta, Paling Rendah di Jawa. Lihat Juga Upah Minimum 5 Provinsi Lainnya dan Simak Tips Atur Keuangan

Killiandonohue.com – Sejumlah Pemerintah Provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum 2023 bagi masing-masing wilayahnya. Kebijakan pemerintah daerah tersebut, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ( Permenaker ) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Melansir Bisnis Indonesia, Permenaker No 18/2022 menyebutkan bahwa penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu merujuk pada aturan sebelumnya yang tercantum pada turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah ( PP ) No.36/ 2021 tentang Pengupahan, formulasi hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi ( salah satu yang lebih besar ).

Dengan hadirnya Permenaker teranyar ini, apabila ternyata hasil formulasi menghasilkan besaran upah minimum sebesar 13%, seperti yang buruh harapkan, Kemenaker memberikan batasan tertinggi maksimal 10% lebih besar dari upah minimum 2022.

“Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melebihi 10%, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10%,” seperti dilansir Bisnis Indonesia.

Dilansir Tempo.Co, enam provinsi di Pulau Jawa termasuk Jakarta mengumumkan kenaikan UMP berkisar 5-8%. Untuk UMP Jakarta pada 2023 ditetapkan naik 5,6%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengumumkan UMP DKI Jakarta 2023 menjadi Rp4.901.798 atau naik 5,6%. Secara nominal, UMP 2023 DKI Jakarta secara nominal adalah yang tertinggi dari provinsi lainnya.

Sementara itu UMP Banten 2023 naik 6,4% jadi Rp2.661.280. Penetapan upah itu telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023, tertanggal 28 November 2022.

Di sisi lain UMP 2023 di Yogyakarta, ditetapkan naik 7,65% jadi Rp1.981.782. Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono mengatakan kenaikan UMP itu telah diputuskan Gubernur DIY Sultan HB X berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Sedangkan UMP Jawa Timur naik sedikit lebih besar dibandingkan Yogyakarta, yakni 7,86% jadi Rp2.040.244. Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 21 November 2022.

Adapun Jawa Barat menduduki posisi kedua dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi di Pulau Jawa. UMP 2023 Jawa Barat naik 7,88%, menjadi Rp1.986.670,17. Menurut Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Gubernur Ridwan Kamil sudah meneliti rekomendasi Dewan Pengupahan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Adapun persentase kenaikan upah tertinggi di Pulau Jawa adalah UMP Jawa Tengah, yakni mencapai 8,01%, jadi Rp1.958.169,69.

 

Jangan Lupa Investasi

Gaji naik tentu jadi kabar baik bagi setiap pekerja. Sebaiknya, kenaikan gaji bisa diikuti juga dengan ditambahnya alokasi dana untuk investasi setiap bulannya. Jangan sampai, kenaikan gaji justru mendorong kenaikan pengeluaran sehingga menyebabkan kondisi keuanganmu bak pepatah lebih besar pasak daripada tiang.

Salah satu prinsip yang dikenal dalam pengaturan keuangan adalah 10-20-30-40, yakni untuk porsi bagaimana mengatur keuangan dari gaji bulanan. Dalam prinsip ini, porsi 10% untuk kebaikan, yaitu sedekah, zakat atau sosial. Lalu, 20% untuk masa depan, yaitu tabungan dan investasi. Kemudian 30% untuk cicilan, seperti kredit rumah ( KPR ) atau kredit mobil. Terakhir, 40% untuk kebutuhan rutin seperti makan, transportasi dan listrik.

 

Tips Bisa Investasi

Berikut ini tiga tips atur keuangan agar gaji bulanan tidak segera habis di tanggal muda.

 

  1. Alokasikan di Awal Bulan

Jangan mentang-mentang baru terima kenaikan gaji bulanan, maka Kamu langsung foya-foya. Segera hitung dari anggaran yang sudah Kamu buat tadi, alokasi apa saja dan berapa yang harus disiapkan.

 

  1. Pisahkan investasi dengan Kebutuhan Harian

Kalau sudah tahu besaran alokasi gaji bulananmu, pisahkan anggaran untuk investasi dengan kebutuhan harian yang ada di rekening bank atau ATM. Hal ini agar uang investasi untuk masa depan tidak terpakai atau tercampur dengan belanja harian.

Satu wadah yang bisa dipilih untuk investasi adalah reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk dimasukkan ke aset-aset keuangan, seperti saham, obligasi dan pasar uang. 

​Reksadana adalah produk investasi resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Reksadana pun banyak jenisnya yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Kamu.

 

  1. Disiplin

Hal terpenting setelah Kamu mengatur keuangan adalah disiplin. Kamu harus berusaha konsisten menerapkannya setiap bulan. Bila sudah punya tujuan investasi tertentu, misal ingin lanjut kuliah 2 tahun lagi, jangan mencairkan dana investasi sebelum target dana itu tercapai.

 

Daftar Lengkap Upah Minimum Enam Provinsi di Jawa

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ( Permenaker ) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, kenaikan upah dibatasi maksimal 10 persen.

Pada enam provinsi di Pulau Jawa, kenaikan UMP berkisar 5 sampai 8 persen. Persentase kenaikan upah di DKI Jakarta menduduki peringkat paling rendah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengumumkan UMP DKI Jakarta 2023 menjadi Rp 4.901.798 atau naik sebesar 5,6 persen. Kendati demikian, UMP 2023 DKI Jakarta secara nominal adalah yang paling tinggi di antara provinsi lainnya.

Sementara kenaikan UMP Banten naik sedikit lebih besar, yakni sebanyak 6,4 persen atau Rp 160.076,89. Sehingga UMP Banten yang sebelumnya sebesar Rp 2.501.203,11, naik menjadi Rp 2.661.280. Penetapan upah tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023, tertanggal 28 November 2022,

Selanjutnya adalah kenaikan UMP di Yogyakarta yang mencapai 7,65 persen atau sebesar Rp 140.866,47. Sehingga, mulai tahun depan UMP Yogyakarta menjadi Rp1.981.782 dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.840.915,53.

Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono mengatakan kenaikan UMP itu telah diputuskan Gubernur DIY Sultan HB X berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasi itu meliputi unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, serta data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) soal pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

Sedangkan UMP Jawa Timur naik sedikit lebih besar dibandingkan Yogyakarta, yakni 7,86 persen. Artinya, UMP Jawa Timur naik dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.891.567,12 menjadi Rp2.040.244. Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 21 November 2022.

Adapun Jawa Barat menduduki posisi kedua dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi di Pulau Jawa. UMP Jawa Barat naik sebesar 7,88 persen. Dari yang sebelumnya Rp1.986.670,17, UMP Jawa Barat mulai tahun depan naik menjadi Rp 1.986.670,17. Menurut Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Gubernur Ridwan Kamil sudah meneliti rekomendasi Dewan Pengupahan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Persentase Kenaikan upah paling tinggi di Pulau Jawa adalah UMP Jawa Tengah, yakni mencapai 8,01 persen. Namun, secara nilai kenaikan UMP di provinsi ini hanya sebesar Rp 145.234 atau lebih rendah dibandingkan tiga provinsi lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan UMP Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp1.958.169,69, naik 8,01 persen atau Rp145.234,26 dibandingkan UMP Jawa Tengah 2022 sebesar Rp1.812.935.

Batas upah minimum ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Dengan ditetapkannya UMP 2023, pengusaha dilarang memberikan upah pada pekerja atau buruh di bawah batas minimum yang ditetapkan. Namun, 10 asosiasi pengusaha merasa UMP yang ditetapkan berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 memberatkan pelaku usaha sehingga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung ( MA ).

Di sisi lain, kritik pun datang dari pihak serikat buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya menolak nilai prosentase kenaikan UMP tersebut. Alasannya, karena masih di bawah nilai inflasi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi Januari-Desember yang diperkirakan 5 persen.

“Jika tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10-13 persen,” tutur Said Iqbal.